loading…
Ratusan korban banjir di Libya melampiaskan kemarahan mereka terhadap pihak berwenang dan menuntut pertanggungjawaban dengan membakar rumah Wali Kota Derna. Foto/Independent
TRIPOLI – Aksi protes pecah di kota Derna, Libya , pada hari Senin, satu minggu setelah banjir yang menewaskan ribuan penduduk dan menghancurkan seluruhwilayah itu. Ratusan orang melampiaskan kemarahan mereka terhadap pihak berwenang dan menuntut pertanggungjawaban.
Sore harinya, pengunjuk rasa yang marah membakar rumah Wali Kota Derna saat banjir terjadi, Abdulmenam al-Ghaithi, manajer kantornya mengatakan kepada Reuters.
Hichem Abu Chkiouat, seorang menteri di pemerintahan Libya timur, mengatakan Ghaithi telah diberhentikan dari jabatannya. Kantor berita Reuters tidak dapat segera menghubungi Ghaithi untuk memberikan komentar.
Protes hari Senin ini menandai demonstrasi besar pertama sejak banjir, yang melanda Derna ketika dua bendungan di perbukitan di luar kota jebol saat terjadi badai dahsyat, sehingga menimbulkan aliran air yang dahsyat.
Para pengunjuk rasa juga membidik para pejabat, termasuk ketua parlemen Libya yang berbasis di wilayah timur, Aguila Saleh, selama demonstrasi di luar masjid Sahaba. Beberapa duduk di atap di depan kubah emasnya, yang merupakan landmark Derna.
Pemerintah di Libya timur mengatakan Perdana Menteri Usama Hamad telah memecat semua anggota dewan kota Derna dan merujuk mereka untuk diselidiki.
“Aguila, kami tidak menginginkanmu. Semua warga Libya adalah saudara,” teriak pengunjuk rasa, menyerukan persatuan nasional di negara yang secara politik terpecah belah akibat konflik dan kekacauan selama lebih dari satu dekade seperti dikutip dari The Guardian,Rabu (20/9/2023).
Mansour, seorang mahasiswa yang ikut serta dalam protes tersebut, mengatakan dia menginginkan penyelidikan segera atas runtuhnya bendungan, yang “membuat kami kehilangan ribuan orang yang kami cintai”.
Pengunjuk rasa lainnya, Taha Miftah, mengatakan demonstrasi tersebut merupakan pesan bahwa “pemerintah telah gagal mengelola krisis ini”, dan menambahkan bahwa parlemenlah yang paling patut disalahkan.
