loading…
Senator J.D. Vance dari Partai Republik. Foto/REUTERS
WASHINGTON – Pemerintahan Presiden Joe Biden dilaporkan mengonfirmasi lebih dari USD100 miliar (Rp1.535 triliun) bantuan Amerika Serikat (AS) ke Ukraina sejak serangan militer Rusia dimulai pada Februari 2022.
Pengakuan itu mendorong seorang anggota parlemen menyerukan diakhirinya “lubang uang” tersebut.
“Menanggapi permintaan dari Senat Partai Republik yang terlambat tujuh bulan untuk memperhitungkan bantuan AS ke Ukraina, Gedung Putih menyerahkan spreadsheet yang merinci hampir USD101,2 miliar bantuan yang telah dikirim ke Kiev atau berkomitmen,” ungkap laporan Fox News pada Selasa (12/9/2023).
Tak hanya itu, Pemerintah mempunyai rencana tambahan belanja Ukraina sebesar USD9,8 miliar, serta bantuan baru senilai USD24 miliar yang diminta Biden dari Kongres bulan lalu.
“Kita harus berhenti memasukkan uang ke dalam lubang uang Ukraina,” ujar Senator J.D. Vance (R-Ohio) sebagai reaksi atas pengungkapan yang terlambat.
Vance dan puluhan anggota parlemen Partai Republik lainnya meminta informasi pengeluaran Ukraina pada Januari dan menetapkan batas waktu tanggal 7 Februari untuk memberikan tanggapan.
Shalanda Young, direktur Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih, membela pengeluaran besar-besaran tersebut dalam surat kepada anggota parlemen.
“Dukungan ini sangat penting bagi keberhasilan Ukraina di medan perang, serta kemampuan rakyatnya untuk bertahan dalam kondisi yang sulit,” ujar dia.
“Biden telah menegaskan bahwa AS tidak akan goyah dalam komitmen kami terhadap rakyat Ukraina saat mereka memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan mereka,” papar Young.
